Manusia, sebagai makhluk sosial, tidak mampu bertahan hidup sendiri. Dari awal, mereka membentuk kelompok kecil dengan pemimpin yang menetapkan aturan yang diikuti oleh semua anggota. Namun, semakin bertambahnya jumlah anggota, semakin sulit untuk mengatur dan melindungi kepentingan semua orang. Inilah sebabnya mengapa negara dibentuk - sebagai wadah formal yang berkomitmen melindungi dan mengatur kepentingan bersama.
Untuk lebih memahami pembentukan negara, kita dapat meninjau dua pendekatan utama: pendekatan faktual dan pendekatan teoritis. Pemahaman terhadap berbagai teori ini memberikan wawasan yang mendalam tentang esensi dan evolusi negara dalam konteks sosial dan filosofis. Dari perdebatan dan perspektif yang beragam ini, kita dapat mengeksplorasi berbagai dimensi dalam perjalanan panjang manusia dalam membentuk entitas politik yang kompleks seperti negara.
Asal Mula Terbentuknya Negara
Pendekatan Faktual
Pendekatan faktual menyoroti terbentuknya negara berdasarkan kenyataan historis. Beberapa contoh meliputi:
- Occupatie: Ketika sekelompok manusia menduduki wilayah yang tidak memiliki pemerintahan, kemudian mendirikan negara di sana. Contohnya adalah Liberia, di mana budak-budak Negro yang dimerdekakan mendirikan negara pada tahun 1847.
- Separatie: Ketika suatu wilayah memisahkan diri dari negara induknya dan menyatakan kemerdekaan, seperti yang dilakukan Belgia pada tahun 1839 dari Belanda, dan Bosnia serta Kroasia yang memisahkan diri dari Yugoslavia.
- Fusi: Ketika beberapa negara bergabung menjadi satu, seperti peristiwa penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi Jerman.
- Inovasi: Ketika suatu negara pecah dan kemudian wilayah tersebut menjadi tempat lahirnya negara baru, misalnya, pecahnya Colombia pada tahun 1832 menjadi Venezuela dan Colombia Baru.
- Cessie: Ketika suatu daerah diserahkan kepada negara lain, seperti yang terjadi ketika Sleeswijk diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman).
- Accessie: Ketika daratan baru muncul dari dasar laut atau sungai, menjadi wilayah yang dapat dihuni manusia, dan memenuhi syarat-syarat pembentukan negara.
- Anexatie: Ketika wilayah ditaklukkan dan dijadikan wilayah pendirian negara setelah 30 tahun tanpa reaksi yang memadai dari penduduk setempat.
- Proklamasi: Ketika suatu negara menyatakan kemerdekaannya setelah berhasil merebut kembali wilayah yang sebelumnya dijajah oleh bangsa asing. Contohnya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Pendekatan Teoritis
Selain dari pendekatan faktual, kita juga dapat memahami pembentukan negara melalui pendekatan teoritis, yang menggali akar filosofis dan gagasan tentang asal-usul negara tanpa harus bergantung pada bukti sejarah yang konkret. Beberapa teori utama dalam pendekatan ini meliputi:
- Teori Kenyataan, Menurut teori ini, suatu negara menjadi kenyataan ketika semua unsur yang mendefinisikannya - wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat - terpenuhi.
- Teori Ketuhanan, Teori ini meyakini bahwa negara timbul berdasarkan kehendak Tuhan. Sebagaimana disampaikan oleh Friederich Julius Stahl, negara bukanlah hasil dari kekuatan manusia semata, melainkan juga berasal dari kehendak Tuhan. Frasa seperti "Berkat rahmat Tuhan..." yang sering terdapat dalam konstitusi negara menunjukkan penganut teori ini.
- Teori Perjanjian Masyarakat, Teori ini beranggapan bahwa sebelum negara ada, manusia hidup secara individualistik tanpa aturan yang mengikat. Tanpa peraturan, kekacauan merajalela. Teori ini diungkapkan oleh tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes dan John Locke, yang percaya bahwa negara terbentuk melalui perjanjian sosial yang membawa keamanan dan keadilan bagi masyarakat.
- Teori Kekuasaan, Menurut teori ini, negara dibentuk berdasarkan kekuasaan. Orang yang memiliki kekuatan yang cukuplah yang pertama-tama mendirikan negara. Konsep ini dinyatakan dalam ungkapan seperti "Raja pertama adalah prajurit yang berhasil."
- Teori Hukum Alam, Teori ini menganggap adanya hukum yang berlaku abadi dan universal, tidak tergantung pada kehendak manusia. Negara dipandang sebagai hasil dari perkembangan dari keluarga, kelompok, desa, hingga negara, yang terkait erat dengan prinsip-prinsip hukum alam yang dianggap mutlak.
Dari perjalanan sejarah dan teori yang ada, pembentukan negara memiliki akar yang kompleks dan beragam. Namun, intinya tetap sama: negara dibentuk untuk melindungi dan mengatur kepentingan bersama masyarakat.
Melalui berbagai proses sejarah, dari pemisahan hingga penyatuan, negara terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika sosial yang ada. Dengan memahami asal mula terbentuknya negara, kita dapat lebih menghargai peran dan evolusi institusi ini dalam membentuk pola kehidupan masyarakat manusia.
Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang perjuangan yang melibatkan berbagai ide dan aspirasi. Berikut adalah gambaran singkat tentang bagaimana NKRI terbentuk:
Perjuangan Panjang untuk Kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir melalui proses perjuangan yang panjang, di mana ide-ide dasar tentang negara merdeka dan berdaulat diperjuangkan dengan gigih. Proklamasi kemerdekaan hanyalah awal dari perjalanan menuju kemerdekaan yang sebenarnya, karena masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia.
Kehendak Seluruh Bangsa
Penting untuk dicatat bahwa berdirinya negara ini bukanlah semata-mata keinginan golongan tertentu, tetapi merupakan kehendak seluruh bangsa. Ini menandakan bahwa pembentukan negara tidak hanya terkait dengan kepentingan golongan kaya atau pandai, tetapi juga merupakan hasil dari aspirasi seluruh lapisan masyarakat.
Unsur Religius
Aspek religius memainkan peran penting dalam pembentukan negara, menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia bersandar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mendasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab.
Mengisi Idealisasi Negara
Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pembentukan pemerintahan, wilayah, dan bangsa semata, tetapi juga mencakup upaya menuju keadaan yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Prinsip-prinsip ini tertuang dalam Alinea II Pembukaan UUD 1945, menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam membangun negara yang ideal.
Dengan memahami perjalanan dan nilai-nilai yang mendasari pembentukan NKRI, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan signifikansi dari eksistensi negara ini dalam menciptakan keadilan, kedaulatan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.